934 WNI Terjerat Penipuan Online Kerja di Luar Negeri

- Sabtu, 8 Oktober 2022 | 15:27 WIB
Ilustrasi Penipuan Online
Ilustrasi Penipuan Online

TUDEPOIN.COM - Sejak awal tahun, terhitung 934 WNI yang tersebar di lima negara, antara lain 639 kasus di Kamboja, 142 di Myanmar, 97 di Filipina, 35 di Laos, dan 21 di Thailand menjadi korban kasus online">penipuan online kerja di luar negeri. Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) RI mencatat kasus ini di kawasan Asia Tenggara. Angka ini pun kemungkinan masih bertambah sebab masih banyak yang belum melapor ke KBRI negara terkait. "Sejak Januari hingga September 2022, KBRI Phnom Penh telah menangani kasus WNI yang bekerja secara non prosedural dengan total 639 orang," ucap Direktur Perlindungan WNI dan Badan Hukum Indonesia (PWNI dan BHI) Kemenlu RI Judha Nugraha dalam press briefing virtual, Jumat (7/10/2022). Judha mengatakan bahwa dari 639 WNI di Kamboja, sejumlah 442 WNI telah berhasil ditangani dan langsung dipulangkan ke Indonesia. Sedangkan 166 orang lainnya masih dalam penanganan dan saat ini telah berada di safe house yang disiapkan KBRI Phnom Penh. "Sedangkan 31 orang lainnya masih dikoordinasikan dengan Kepolisian Kamboja untuk dapat segera diselamatkan," ujar Judha. Judha juga menekankan kembali bahwa kasus online scam ini adalah insiden berulang, oleh karenanya Kemenlu RI meminta untuk para WNI harus waspada dan lebih memperhatikan tawaran kerja di luar negeri dengan gaji yang besar dan persyaratan yang tidak masuk akal. "Oleh karena itu kami tidak lelah mengimbau masyarakat agar berhati-hati terhadap tawaran bekerja di luar negeri melalui berbagai platform media sosial," kata Judha. Lebih lanjut, Judha menegaskan agar masyarakat memastikan tawaran tersebut kredibel, dapat dikonfirmasi melalui UPT BP2MI di wilayah setempat ataupun Dinas Ketenagakerjaan serta mencermati modus-modus penipuan yang ada. Saat ini pemerintah Indonesia sedang mengupayakan dengan Kamboja mengenai draft nota kesepahaman (MoU) dalam memberantas kejahatan transnasional. Dalam draft tersebut salah salah satunya adalah pemberantasan tindak pidana perdagangan orang (TPPO). "Kita akan segera percepat prosesnya agar dapat ditandatangani kedua negara," katanya.

Editor: Administrator

Tags

Terkini

X